Editor
Jabarexpose.id - Karawang | Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, angkat bicara menanggapi tudingan yang menyebut namanya terlibat dalam dugaan skandal pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024.
Ia menegaskan, seluruh proses di DPRD tidak bisa diputuskan secara sepihak karena bersifat kolektif kolegial.
“Jangan menganggap seolah-olah saya salah. Di dewan itu sifatnya kolektif kolegial. Ketua hanya memimpin sesuai amanat undang-undang, bukan punya wewenang penuh,” ujar Endang dengan nada tegas saat ditemui di Gedung DPRD Karawang, Selasa (12/8).
Jadwal Pembahasan Sudah Terkunci, Tidak Bisa Diubah Sepihak
Endang juga meluruskan informasi soal jadwal pembahasan aspirasi masyarakat dan program pembangunan. Menurutnya, seluruh agenda sudah ditetapkan sejak awal sesuai dengan aturan dari Bappeda, dan tidak bisa diintervensi pihak manapun.
“Jadwal itu ada di kita, bukan di tangan mereka. Kalau mau buru-buru sesuai keinginan sendiri, ya tidak bisa,” ujarnya, menyindir pihak-pihak yang diduga mencoba memaksakan perubahan jadwal.
SIPD di Bawah Kendali Pusat, Bukan Urusan Pribadi Ketua Dewan
Terkait polemik pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Endang dengan tegas menyatakan tidak ada keterlibatan pribadi dalam sistem tersebut.
Menurutnya, SIPD sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Bappeda, dan setiap anggota DPRD memiliki akses masing-masing.
“Kalau mau bersurat resmi, langsung ke Mendagri. Di kabupaten, SIPD diurus Bappeda. Itu bukan ranah pribadi saya,” tegasnya lagi.
Perda dan APBD Disahkan Melalui Mekanisme yang Transparan
Endang juga menyinggung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2024 yang menjadi dasar pengesahan APBD. Ia menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dari reses di dapil, dibahas di komisi, lalu difinalisasi di Badan Anggaran sesuai prioritas dalam RPJMD Kabupaten.
“Ini bukan kerja satu orang. Semua berjalan sesuai mekanisme dan melibatkan banyak pihak,” jelasnya.
Jabatan Baru, Warisan Lama
Menanggapi polemik yang menyeret DPRD periode sebelumnya, Endang mengingatkan bahwa sebagian program merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya.
“Itu masa kepemimpinan sebelum saya. Jadi jangan sampai ada tuduhan tanpa dasar,” katanya.
Ajak Semua Pihak Kedepankan Dialog
Menutup pernyataannya, Endang mengajak semua pihak untuk tidak saling menyerang dan lebih mengedepankan komunikasi.
“Saya selalu memfasilitasi pertemuan. Jangan ada tendensi menyerang, karena itu bisa menjadi budaya yang tidak baik,” pungkasnya.
• Red