Editor
Jabarexpose.id – Jakarta |
Isu penertiban fasilitas umum (fasum) di kawasan Kalideres Permai, Jakarta Barat, tengah menjadi sorotan warga dan pemangku kebijakan. Salah satu pihak yang terdampak adalah Koperasi Sejahtera Makmur Bersama (SMB), yang selama ini memanfaatkan lahan aset daerah untuk mendirikan Workshop Kerajinan Tangan. Kini, keberadaan mereka terancam menyusul adanya wacana penertiban oleh pihak lingkungan setempat.
Pihak SMB, yang enggan disebutkan namanya, mengaku heran dengan langkah penertiban yang hanya menyasar workshop mereka.
“Sejak berdiri pada 2023, kami sudah mengikuti prosedur, diketahui oleh RT dan RW sebelumnya. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kami seolah jadi target utama?” ujarnya kepada media, Selasa (15/07/2025).
Menurutnya, polemik ini mencuat tak lama setelah pergantian kepengurusan RW di akhir Februari 2025. Ketua RW baru, bersama beberapa petugas lingkungan, disebut langsung mendatangi lokasi workshop tanpa memberikan pemberitahuan resmi.
Pertanyakan Motif Penertiban
"Yang aneh, kenapa hanya workshop kami yang dikunjungi? Padahal ada juga warga lain yang memanfaatkan lahan aset daerah. Ini menimbulkan persepsi negatif dari tetangga seolah kami melakukan pelanggaran,” katanya.
SMB mengklaim telah menjalankan fungsi sosial melalui workshop tersebut. Mereka memanfaatkan lahan kosong yang sebelumnya tidak berfungsi untuk kegiatan produktif, terutama dalam mendukung sektor ekonomi kreatif.
"Tujuan kami jelas. Kami ingin berkontribusi dalam menekan angka pengangguran melalui pelatihan dan produksi kerajinan. Bahkan kami tengah memproses izin resmi pemanfaatan lahan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Jakarta Barat," tegasnya.
Kekhawatiran atas Dugaan Ketimpangan Sosial
Situasi ini tidak hanya berdampak pada operasional workshop, tapi juga memunculkan dugaan adanya ketimpangan perlakuan. SMB merasa tersudut dan kehilangan kepercayaan publik akibat pendekatan sepihak dalam penertiban.
“Saat ini kegiatan kami tidak berjalan normal karena sedang fokus mengurus izin resmi. Tapi isu ini membuat kami merasa tidak nyaman dan kehilangan ruang untuk berkarya,” keluhnya.
Ia pun berharap ada kejelasan serta komunikasi yang terbuka antar pihak. Menurutnya, penertiban fasum seharusnya dilakukan dengan adil, transparan, dan mengedepankan dialog.
Perlu Prosedur dan Komunikasi yang Jelas
Sebagai informasi, pemanfaatan aset daerah memang harus mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Namun, penting juga untuk memperhatikan aspirasi serta hak masyarakat yang sudah lebih dulu memanfaatkan lahan tersebut secara produktif.
Polemik ini menambah daftar panjang isu tata kelola ruang publik di ibu kota. Media ini akan terus menelusuri perkembangan kasus di Kalideres Permai ini dan memastikan suara semua pihak terdengar.
• ZuL