Editor
Jabarexpose.id - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang kembali mencetak prestasi dengan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-10 kalinya.
Namun di balik gemerlap pencapaian ini, muncul sorotan tajam dari aktivis setempat yang mempertanyakan objektivitas dan validitas penghargaan tersebut.
Adalah Januardi Manurung, seorang aktivis di Karawang, yang angkat bicara mengenai potensi ketimpangan antara penghargaan WTP dan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, penghargaan bergengsi ini tidak serta-merta mencerminkan pengelolaan keuangan yang bebas dari masalah.
> “Penghargaan WTP seharusnya mencerminkan integritas dan transparansi. Tapi faktanya, masih banyak tanda tanya dalam proyek pembangunan, penanganan kemiskinan, serta kebijakan ketenagakerjaan di Karawang,” tegas Januardi.
Transparansi Masih Jadi PR Besar
Januardi secara gamblang menuding Pemkab Karawang kurang transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Ia menyebut, akses publik terhadap informasi keuangan masih sangat terbatas, padahal berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan keuangan pemerintah adalah dokumen yang wajib dipublikasikan secara rutin.
> “Kesan yang muncul, Pemkab Karawang masih menutup-nutupi. Ini bertolak belakang dengan semangat transparansi dalam demokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan proses audit yang dilakukan BPK. Januardi menduga, audit yang menghasilkan predikat WTP mungkin saja hanya berdasarkan dokumen dan laporan tertulis dari pemerintah daerah, tanpa pemeriksaan fisik atau audit lapangan yang mendalam.
Potensi Masalah Hukum Bila Tidak Diantisipasi
Kekhawatiran aktivis ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, jika penghargaan WTP diberikan tanpa proses evaluasi yang benar-benar objektif, maka ada risiko hukum yang bisa menyeret banyak pihak di kemudian hari.
> “Kalau ternyata ada penyimpangan yang ditutupi oleh predikat WTP, maka bukan hanya pejabat daerah yang terancam, tapi juga auditor dan pihak-pihak terkait lainnya,” ungkapnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Januardi menyatakan akan segera mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Jawa Barat, untuk mengetahui lebih lanjut proses audit yang dilakukan terhadap Pemkab Karawang.
WTP Jangan Jadi ‘Piagam Masalah’
Aktivis ini menutup pernyataannya dengan nada tegas namun membangun. Ia berharap WTP tidak hanya menjadi simbol penghargaan yang dibagikan rutin tiap tahun, melainkan hasil dari proses yang benar-benar mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
> “Kalau WTP tidak sesuai kenyataan, maka itu bukan penghargaan, tapi bisa jadi piagam masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
Publik Diminta Ikut Mengawasi
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Penghargaan tidak boleh membutakan mata publik terhadap berbagai persoalan yang mungkin terjadi di balik layar.
Kini, sorotan terhadap WTP Karawang membuka ruang diskusi luas tentang transparansi, integritas, dan akuntabilitas pemerintah daerah.
• Red