Editor
 |
| Ketua Umum DPP Laskar NKRI, H. ME. Suparno. |
JABAR EXPOSE - KARAWANG| Menjelang Pilkada Karawang 2024, DPP LSM Laskar NKRI menunjukkan komitmen tegas untuk menjaga integritas demokrasi. Dengan fokus pada pemberantasan money politic dan mobilisasi massa ilegal, organisasi ini menggalang kekuatan untuk memastikan proses pemilu berlangsung bersih dan bermartabat.
Ketua Umum DPP Laskar NKRI, H. ME. Suparno, bahkan menegaskan bahwa mereka siap bertindak langsung di lapangan. Tak hanya mengawasi, organisasi ini juga menawarkan hadiah besar bagi masyarakat atau anggota yang berhasil menangkap pelaku pelanggaran pemilu.
“Money politic adalah virus yang menghancurkan demokrasi. Kami tidak akan membiarkan masa depan lima tahun Karawang ditentukan oleh amplop kecil,” ujar Suparno, Jumat (22/11/2024).
Laskar NKRI, katanya, akan memburu siapa pun yang mencoba mencederai proses demokrasi. Fokus mereka bukan hanya pada pelaku money politic, tetapi juga aparat desa, ASN, camat, hingga lurah yang terlibat mobilisasi massa untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
“Jika ditemukan pelanggaran, kami akan langsung mengamankan barang bukti dan menyerahkan laporan resmi ke pihak berwajib sebagai tindak pidana pemilu,” tegasnya.
Dalam langkah inovatif, Suparno mengumumkan adanya “reward besar” bagi siapa saja yang berhasil menangkap pelaku money politic atau oknum aparat desa yang terbukti memobilisasi massa.
“Ini bukan hanya tugas Laskar NKRI, tapi tanggung jawab bersama. Dengan adanya hadiah, kami berharap masyarakat ikut proaktif menjaga kebersihan demokrasi,” ungkap Suparno.
Selain money politic, malam menjelang hari pencoblosan menjadi sorotan utama Laskar NKRI. Mereka akan mengawasi adanya “gerakan malam” berupa mobilisasi massa yang kerap dilakukan untuk memengaruhi pemilih.
“Kami akan patroli lebih intens di malam hari menjelang pemilu. Jika ada praktik mencurigakan, kami pastikan tindakan tegas diambil,” katanya.
Tak lupa, Suparno juga mengingatkan TNI-Polri, KPU, dan Bawaslu untuk menjaga netralitas. Ia menegaskan, jika ada penyelenggara yang terbukti memihak, pihaknya akan melaporkannya untuk diproses hukum.
“Kami tidak ingin ada lagi cerita seperti Pileg sebelumnya, di mana kecurangan terjadi akibat oknum penyelenggara. Jika itu terulang, oknum tersebut harus siap dipecat dan diproses secara hukum,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah ini, DPP Laskar NKRI berharap masyarakat Karawang dapat memilih tanpa tekanan atau godaan dari praktik kotor.
“Kami ingin Pilkada Karawang 2024 menjadi tonggak baru demokrasi yang bersih, di mana pemimpin terpilih benar-benar hasil dari suara rakyat, bukan uang,” tutup Suparno.
Dengan pengawasan ketat dari Laskar NKRI, Pilkada Karawang 2024 diharapkan dapat menjadi pesta demokrasi yang adil dan bermartabat. (*)