Editor
Jabar Expose - Jakarta | Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, beserta jajaran di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1). Pertemuan ini digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas program prioritas nasional, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program yang telah dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Presiden Prabowo mengusung visi besar melalui program ini, yakni “Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.”
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit rumah pada tahun 2025. Lahan yang digunakan untuk proyek ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program strategis tersebut. Ia menyatakan bahwa Polri akan memberikan pendampingan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah rakyat ini.
“Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolri.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Polri terhadap program ini. Menurutnya, sinergi yang terjalin akan memperkuat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.
“Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Maruarar.
Program pembangunan 3 juta rumah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Melalui dukungan berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa program ini dapat terlaksana sesuai target, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses hunian yang layak bagi rakyat.
• Rls/Red