Editor
Jabarexpose.id - Karawang | Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 kembali menuai sorotan publik. Seorang warga Karawang, Nurdin Syam, menyampaikan keluhannya langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., SH., MH., pada Kamis (26/6) di Kantor DPRD Karawang.
Dalam pertemuan tersebut, Nurdin mengungkapkan kekecewaannya atas sistem seleksi berbasis domisili yang dinilainya tidak adil. Anak Nurdin gagal diterima di SMAN 5 Karawang, meskipun sudah mendaftar sejak awal dan rumahnya sangat dekat dengan sekolah tersebut.
>“Saya mohon arahan dan bantuan dari Bapak Ketua DPRD. Rumah kami dekat sekali dengan SMAN 5, tapi tetap tidak diterima. Padahal kami mendaftar lebih dulu,” ujar Nurdin Syam yang biasa disapa Mr Kim ini dengan nada kecewa.
Merespons keluhan tersebut, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menyampaikan empatinya terhadap keresahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa meskipun kewenangan SMA berada di tingkat provinsi, hak pendidikan warga Karawang tetap harus diperjuangkan.
>“Siswa-siswa itu adalah warga Karawang. Maka, kami di DPRD merasa bertanggung jawab memastikan mereka mendapatkan hak pendidikannya secara adil,”* tegas Endang.
Dalam waktu dekat, Endang berencana berkoordinasi dengan Bupati Karawang dan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi sistem seleksi PPDB. Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi dokumen, khususnya Kartu Keluarga (KK), guna mencegah adanya praktik penitipan alamat yang kerap terjadi dan dapat merugikan warga asli Karawang.
>“Kita akan cek keaslian domisili siswa. Jika ditemukan adanya KK titipan, akan langsung kami tindak. Jangan sampai sistem ini disalahgunakan oleh pihak luar yang justru menyisihkan anak-anak Karawang,”jelasnya.
Langkah ini, menurut Endang, merupakan bagian dari komitmen DPRD Karawang untuk mengawal pemerataan dan keadilan akses pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Karawang dan tidak boleh dikalahkan oleh celah sistem.
>“Demi Karawang yang lebih maju dan cerdas, kami akan turun langsung. Pendidikan bukan soal birokrasi semata, tapi masa depan generasi kita,”pungkasnya.
• Red