Editor
JabarExpose.id - Lebak | Aksi demonstrasi yang digelar oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Banten di depan gerbang PTPN IV Regional KKS Kertajaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, kembali menyita perhatian publik.
Tuntutan ganti rugi sebesar Rp3,6 miliar yang diajukan oleh APKASINDO menjadi sorotan, terlebih karena aksi ini memasuki jilid kedua dan dinilai sarat kepentingan.
King Naga, seorang konsultan hukum yang mewakili kepentingan internal perusahaan, menyatakan bahwa demonstrasi ini perlu ditinjau lebih kritis. Ia bahkan menyebut adanya dugaan pemaksaan kehendak dan manipulasi isu oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan petani.
“Saya menduga kuat bahwa aksi ini bukan murni perjuangan petani. Ada kepentingan pribadi yang dibungkus atas nama organisasi. Dalam audiensi resmi pada 19 Mei lalu, Haji Wawan yang mengaku sebagai Ketua APKASINDO berulang kali menekan perusahaan agar segera membayar kompensasi tanpa menunggu proses hukum,” ujar King Naga kepada wartawan.
Menurutnya, tindakan Wawan justru bisa mengganggu jalannya penegakan hukum. Ia menilai bahwa mendesak perusahaan membayar ganti rugi saat kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Lebak dan tengah dibahas di DPRD adalah bentuk pengabaian terhadap mekanisme hukum yang berlaku.
“Ini sangat ironis. Di satu sisi mengaku menghormati hukum, tapi di sisi lain malah mendesak penyelesaian sepihak di luar jalur hukum,” tegasnya.
King Naga menegaskan bahwa PTPN IV akan tetap mengikuti proses hukum dengan penuh hormat dan tidak akan tunduk pada tekanan massa.
“PTPN IV adalah BUMN yang menjunjung tinggi prinsip legalitas. Kami tidak akan membayar satu rupiah pun sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat mulai bersuara, meminta semua pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pihak berwenang agar tidak terjadi gesekan horizontal di masyarakat.
• David Hardson S
---