Editor
Jabar Expose - Karawang | Kebijakan penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintahan kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat Karawang. Salah satu praktisi hukum Karawang, Ujang Suhana, SH, dengan tegas mengkritik Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Aang Rahmatullah, yang dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran dalam mengelola kegiatan pemerintahan.
Menurut Ujang Suhana, saat ini banyak fasilitas milik Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang yang kosong dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Alih-alih menggunakan gedung-gedung tersebut, kegiatan justru sering dilaksanakan di hotel, yang tentunya berdampak pada pemborosan anggaran.
"Kalau bicara efisiensi, gunakanlah fasilitas yang sudah ada. Jangan berbicara soal defisit anggaran, tapi kegiatan tetap diadakan di hotel. Hotel itu bukan gratis, dan pajak hotel adalah kewajiban pengusaha, bukan alasan pembenaran Pemda untuk memboroskan uang rakyat," ungkap Ujang.
Lebih jauh, ia menilai alasan Sekda yang mengaitkan penggunaan hotel dengan kontribusi pajak sangat tidak relevan. Pajak adalah kewajiban pengusaha hotel, bukan alasan sah untuk mengabaikan prinsip efisiensi dalam penggunaan APBD, yang merupakan hasil pungutan dari rakyat.
Sebagai perbandingan, ia menyoroti ketatnya kebijakan terhadap anak sekolah di Karawang. Anak sekolah dilarang berenang di kolam renang komersial, dilarang study tour, bahkan dilarang mengadakan wisuda, demi meringankan beban biaya orang tua.
"Kenapa Pemda tidak bisa berpikir sederhana seperti itu? Demi rakyat, gunakan fasilitas yang sudah dibangun dari uang rakyat, jangan malah memboroskan anggaran," tegasnya.
Ujang juga menyoroti lemahnya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemda Karawang. Banyak jabatan kepala dinas, sekretaris dinas, hingga camat yang kosong atau diisi oleh pejabat yang tidak melalui pembinaan SDM yang baik.
"Setiap tahun ada pensiun, tapi kenapa tidak ada persiapan? Ini membuktikan bahwa pola pembinaan SDM di Karawang sangat lemah," tambahnya.
Ia menduga penggunaan hotel-hotel untuk kegiatan selama ini lebih banyak bermuatan kepentingan tertentu, bukan demi pembangunan atau peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Terlebih, hasil dari kegiatan tersebut dinilai tidak menghasilkan produk-produk pemerintahan yang berkualitas, terbukti dari banyaknya mutasi pejabat akibat kegagalan dalam pengelolaan instansi," imbuhnya.
"Sudah saatnya Gubernur Jawa Barat memperhatikan masalah ini. Jangan sampai rakyat terus jadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada efisiensi dan kesejahteraan. Ini uang rakyat, harus digunakan sebijak mungkin untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karawang," tutupnya.
Reporter : Irfan Sahab