Editor
Jabar Expose - Lebak | Sejumlah wali murid di SDN 2 Majasari, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak mengungkapkan dugaan adanya kejanggalan dalam pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Informasi ini diperoleh dari keterangan beberapa wali murid yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.
Menurut para wali murid, sejak awal program bantuan berjalan, mereka tidak pernah mencairkan dana PIP secara langsung. Pihak sekolah, khususnya oknum guru, disebut yang selama ini mengurus pencairan dana tersebut.
Ironisnya, setiap pencairan diduga dipotong sebesar Rp100.000 tanpa kejelasan alasan yang pasti. Bahkan, kartu ATM PIP milik siswa baru dikembalikan setelah kasus ini terendus oleh media dan lembaga pengawasan.
Lebih memprihatinkan lagi, uang bantuan PIP dibagikan secara langsung (door to door) ke rumah para wali murid, bukan melalui mekanisme resmi.
Saat dikonfirmasi, Kepala SDN 2 Majasari, Ibu Ecin, mengaku telah menyerahkan urusan tersebut kepada Ketua Komite Sekolah. Ketua Komite, Haji Barnas, menjelaskan bahwa pemotongan dana sebesar Rp100.000 merupakan hasil musyawarah dengan wali murid untuk membantu kebutuhan operasional sekolah.
Terkait pengumpulan kartu ATM siswa, ia berdalih hal itu dilakukan demi keamanan agar tidak hilang.
Namun, pernyataan tersebut memicu keprihatinan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari tokoh pemuda yang juga anggota Pemuda Pancasila (PP), Yandi.
Ia mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
“Kami minta pihak-pihak terkait menindaklanjuti dugaan ini. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Yandi.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat bantuan PIP seharusnya digunakan sepenuhnya untuk menunjang pendidikan siswa kurang mampu, bukan malah dipotong atau disalahgunakan.
Laporan oleh David Hardson S.