Editor
Jabar Expose - Jakarta | Bertepatan dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini mencerminkan dua sisi realitas politik Indonesia: perayaan demokrasi di satu sisi, dan gelombang protes mahasiswa yang menuntut perubahan di sisi lain.
Dalam aksinya, BEM SI membawa sejumlah tuntutan yang mereka anggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki kondisi bangsa, di antaranya:
Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta menolak pemangkasan anggaran pendidikan.
Pencabutan proyek strategis nasional demi mewujudkan reforma agraria sejati.
Penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam suara kritis di kampus.
Penghapusan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi dalam kehidupan sipil.
Dukungan dari Forum Tanah Air Karawang
Ketua Forum Tanah Air (FTA) Kabupaten Karawang, H. Elyasa Budianto, turut menyuarakan dukungannya terhadap aksi "Indonesia Gelap." Menurutnya, dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, kondisi negara justru semakin suram.
Ia menyoroti berbagai permasalahan yang mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat, seperti kisruh gas elpiji 3 kg yang menyulitkan masyarakat, polemik proyek pagar laut, serta kebijakan pendidikan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Elyasa juga mengkritisi maraknya praktik oligarki dan tirani minoritas di bawah pemerintahan saat ini. Salah satu contohnya adalah pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan patung naga di kawasan tersebut yang menurutnya melambangkan kepentingan eksklusif kelompok tertentu.
Ia juga menyinggung kasus pagar laut di Tangerang yang hingga kini belum menemukan kejelasan hukum.
Pesan untuk Kepala Daerah yang Dilantik
Elyasa menegaskan bahwa aksi "Indonesia Gelap" juga menjadi pengingat bagi para kepala daerah yang baru dilantik agar segera bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ia secara khusus menyoroti kebijakan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang dinilai perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan.
“Bupati Aep harus segera mengambil langkah konkret untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar proyek seremonial. Penggunaan dana CSR dari PT. JSP untuk pembangunan paving blok di Jalan Tuparev perlu ditinjau ulang. Selain itu, program Karawang Kuliner Malam yang digelar setiap Sabtu dan Minggu juga harus dievaluasi karena menimbulkan kemacetan akibat penutupan jalan di depan Klenteng,” tegasnya.
Elyasa berharap agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar berdasarkan kepentingan rakyat, bukan hanya sekadar mengikuti tren atau kepentingan kelompok tertentu.
“Bupati harus menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.
• Irfan